BAB 11 SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 Sistem fiskal merupakan salah satu instrumen paling strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara, karena melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara, cita-cita keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Dalam tradisi Islam, fiskal bukan sekadar instrumen teknokratis untuk membiayai administrasi negara, melainkan wahana ibadah dan tanggung jawab moral yang berakar pada konsep amanah dan keadilan distributif.

Bab ini mengkaji bagaimana sistem fiskal Pancasila—yang bertumpu pada Pasal 23 UUD 1945 tentang APBN dan prinsip gotong royong—dapat disandingkan dan diperkaya dengan instrumen fiskal Islam seperti zakat, dharibah (pajak), dan pengelolaan bait al-mal. Titik temu keduanya terletak pada orientasi bersama menuju kemaslahatan publik (al-maslahah al-ammah) dan keadilan antargenerasi, sehingga integrasi keduanya bukan sekadar mungkin, tetapi juga niscaya bagi pembangunan fiskal yang berkeadaban.

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Pancasila dibangun di atas asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, dengan APBN sebagai instrumen utama alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Prinsip ini menempatkan negara sebagai pengelola amanah rakyat yang bertanggung jawab menyejahterakan seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sejalan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fiskal Islam, di sisi lain, memiliki arsitektur yang khas: zakat sebagai kewajiban wajib bagi muzakki, dharibah sebagai pajak tambahan yang bersifat kondisional ketika baitul mal tidak mencukupi kebutuhan dharuriyat, serta berbagai instrumen sukarela seperti infaq, shadaqah, dan wakaf. Seluruh instrumen ini dirancang untuk mencegah penumpukan kekayaan (kanzul mal) dan menjamin sirkulasi ekonomi yang merata, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 tentang larangan harta hanya beredar di kalangan orang kaya.

Titik temu strategis antara kedua sistem terletak pada tiga aspek: pertama, orientasi keadilan distributif yang menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas alokasi anggaran; kedua, prinsip akuntabilitas publik atas pengelolaan dana masyarakat, baik pajak maupun zakat; dan ketiga, visi jangka panjang tentang kesejahteraan kolektif yang melampaui pertumbuhan ekonomi semata. Perbedaan mendasar terletak pada basis kewajiban—pajak bersifat konstitusional-positivistik, sementara zakat bersifat teologis-normatif—namun keduanya dapat disinergikan dalam satu arsitektur fiskal nasional yang saling melengkapi.

Sinergi ini menuntut redefinisi terhadap cara negara memandang zakat: bukan sebagai kegiatan filantropi swasta yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari kebijakan fiskal negara yang diregulasi, diawasi, dan disinergikan dengan APBN melalui lembaga seperti BAZNAS. Dengan demikian, defisit kemaslahatan yang tidak terjangkau oleh anggaran negara dapat ditutup oleh potensi zakat yang di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun namun realisasinya masih jauh dari optimal.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Salah satu perdebatan klasik dalam fiqih siyasah maliyah adalah status hukum pajak di tengah kewajiban zakat yang telah ditetapkan syariat. Mayoritas ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradhawi, berpendapat bahwa dharibah menjadi wajib ketika baitul mal tidak mencukupi kebutuhan dasar umat dan negara memerlukan pembiayaan tambahan untuk fardhu kifayah seperti pertahanan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Prinsip ini dikenal sebagai kaidah 'ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib'—apa yang menjadi syarat sempurnanya suatu kewajiban, maka ia pun menjadi wajib.

Dalam konteks Indonesia, dualisme kewajiban pajak dan zakat sering dipersepsikan sebagai beban ganda bagi warga negara Muslim. Namun secara filosofis, keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun komplementer: zakat bersifat ta'abbudi (ibadah vertikal-horizontal) dengan nisab dan haul yang tetap, sementara pajak bersifat ijtihadi dan fleksibel sesuai kebutuhan pembangunan. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengakomodasi hal ini melalui pengurangan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction), meskipun implementasinya masih terbatas dibandingkan skema tax credit yang lebih progresif.

Beberapa negara seperti Malaysia telah menerapkan sistem zakat sebagai pengurang langsung pajak terutang (rebate), bukan sekadar pengurang penghasilan kena pajak, sehingga insentif bagi muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi menjadi lebih kuat. Indonesia dapat mempertimbangkan reformasi serupa dengan tetap menjaga prinsip keadilan bagi warga negara non-Muslim yang tidak memiliki kewajiban zakat, misalnya dengan mekanisme kredit pajak yang setara bagi kontribusi filantropi lintas agama.

Konstruksi ideal dualisme ini adalah memandang zakat dan pajak sebagai dua pilar fiskal yang saling menopang dalam satu payung 'kewajiban fiskal warga negara berkeadilan', di mana negara berperan sebagai regulator yang memastikan tidak terjadi tumpang tindih pembebanan, sekaligus mengoptimalkan kedua sumber daya tersebut untuk kemaslahatan bersama tanpa mendikotomikan status kewarganegaraan berdasarkan agama.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Konsep bait al-mal dalam sejarah Islam klasik berfungsi sebagai kas negara yang mengelola seluruh penerimaan—zakat, jizyah, kharaj, ghanimah—dan mendistribusikannya untuk delapan asnaf serta kepentingan umum (mashalih al-ammah) seperti pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan pendidikan. Prinsip pengelolaannya menekankan transparansi, akuntabilitas kepada publik, dan larangan keras terhadap penyalahgunaan dana umat, sebagaimana dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang membentuk diwan (lembaga administrasi) untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran negara.

APBN Indonesia, sebagai instrumen fiskal modern, memiliki fungsi yang analog: alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Prinsip keadilan dalam APBN tercermin dari politik anggaran yang berpihak pada belanja publik esensial—pendidikan minimal 20 persen dari total belanja negara sesuai amanat konstitusi, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah tertinggal. Namun dalam praktiknya, ketimpangan alokasi antarwilayah dan kebocoran anggaran akibat korupsi masih menjadi tantangan struktural yang mencederai prinsip keadilan fiskal.

Integrasi nilai bait al-mal ke dalam APBN dapat dilakukan melalui penguatan prinsip maqashid syariah dalam perencanaan anggaran, yaitu memprioritaskan pembiayaan pada aspek dharuriyat (kebutuhan primer: agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebelum hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip belanja berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang kini diterapkan Kementerian Keuangan, di mana efektivitas pencapaian kesejahteraan menjadi indikator utama, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Lebih jauh, semangat bait al-mal mendorong desentralisasi pengelolaan dana kemaslahatan melalui optimalisasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbasis partisipasi masyarakat (musyawarah), sebagaimana praktik syura dalam pengelolaan bait al-mal di tingkat lokal pada masa awal Islam. Model ini relevan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menjadi ciri sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua persoalan struktural yang menuntut respons fiskal yang komprehensif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan absolut Indonesia terus menurun, rasio gini yang stagnan di kisaran 0,38 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Instrumen fiskal konvensional seperti pajak progresif dan bantuan sosial tunai telah berperan, namun cakupan dan efektivitasnya masih terbatas oleh keterbatasan basis data dan kapasitas fiskal negara.

Instrumen fiskal Islam menawarkan pelengkap yang signifikan melalui mekanisme zakat produktif, yang tidak hanya bersifat karitatif konsumtif tetapi juga transformatif—memberdayakan mustahik menjadi muzakki melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis. Model zakat produktif yang dikembangkan BAZNAS dan berbagai Lembaga Amil Zakat telah menunjukkan hasil positif dalam mengangkat status ekonomi keluarga miskin dalam kurun waktu tertentu, meskipun skalanya masih perlu diperluas secara nasional.

Integrasi zakat dengan program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berpotensi menciptakan sinergi yang menghindari duplikasi sekaligus memperluas jangkauan perlindungan sosial. Pendekatan 'satu data kemiskinan' yang mengintegrasikan basis data mustahik zakat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat meningkatkan akurasi sasaran dan efisiensi penyaluran bantuan lintas lembaga.

Selain zakat, instrumen wakaf uang dan wakaf produktif juga dapat diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih di wilayah tertinggal, sehingga mengurangi beban APBN sekaligus memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat miskin. Sinergi lintas instrumen fiskal—pajak, zakat, wakaf, dan bantuan sosial—inilah yang dimaksud sebagai pendekatan integratif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—negeri yang baik dengan naungan ampunan Tuhan—merepresentasikan visi ideal tentang negara yang makmur secara material dan berkah secara spiritual. Konstruksi sistem fiskal nasional yang mengarah pada visi ini harus melampaui logika akumulasi penerimaan negara semata, menuju paradigma fiskal berbasis nilai (value-based fiscal system) yang menempatkan keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai indikator keberhasilan, bukan sekadar pertumbuhan angka-angka makroekonomi.

Secara praktis, konstruksi ini menuntut reformulasi indikator keberhasilan fiskal dari sekadar rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) menuju indikator komposit yang turut memperhitungkan indeks kebahagiaan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kesenjangan sosial. Beberapa negara telah mengembangkan pendekatan serupa, seperti Bhutan dengan Gross National Happiness, yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk merumuskan indikator fiskal berbasis maslahah.

Nilai-nilai Pancasila—terutama sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kelima tentang keadilan sosial—memberikan landasan filosofis bagi konstruksi ini, karena keduanya menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh tercerabut dari dimensi spiritualitas dan keadilan kolektif. Sistem fiskal yang berbasis nilai dengan demikian menjadi jembatan konkret antara cita-cita konstitusional dan ajaran agama, tanpa mereduksi salah satu di antara keduanya.

Langkah-langkah strategis menuju konstruksi ini meliputi: penguatan regulasi yang mengintegrasikan zakat dan wakaf ke dalam kerangka kebijakan fiskal nasional, pengembangan sistem informasi fiskal terpadu yang transparan dan dapat diaudit publik, penguatan kapasitas kelembagaan BAZNAS dan Kementerian Keuangan dalam koordinasi kebijakan, serta edukasi publik yang masif tentang kesadaran fiskal berbasis nilai keagamaan dan kebangsaan sekaligus.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan yang berlandaskan nilai Islam dan Pancasila memerlukan langkah bertahap namun sistematis. Pada tataran regulasi, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak, zakat, dan wakaf agar tidak tumpang tindih dan justru saling menguatkan, misalnya melalui revisi UU Pengelolaan Zakat untuk memperkuat mekanisme tax credit serta penguatan basis hukum wakaf produktif dalam UU Wakaf.

Pada tataran kelembagaan, penguatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Sosial menjadi krusial untuk menghindari fragmentasi kebijakan dan memastikan sinergi data serta program. Pembentukan forum koordinasi fiskal lintas lembaga yang melibatkan unsur pemerintah, ulama, dan akademisi dapat menjadi wadah perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti.

Pada tataran teknis, digitalisasi sistem pembayaran zakat dan pajak yang terintegrasi—memungkinkan wajib pajak Muslim melaporkan zakat sekaligus pajak dalam satu platform—akan mempermudah kepatuhan sekaligus meningkatkan transparansi. Beberapa negara bagian di Malaysia telah menerapkan sistem serupa dengan hasil peningkatan kepatuhan zakat yang signifikan, sebuah preseden yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Pada akhirnya, reformasi fiskal ini bukan sekadar proyek teknokratis, melainkan proyek peradaban yang menuntut komitmen politik jangka panjang lintas rezim pemerintahan. Negara kesejahteraan Islami-Pancasilais yang dicita-citakan bukan negara yang menegasikan pluralitas, melainkan negara yang mengintegrasikan kearifan nilai-nilai keagamaan mayoritas penduduknya ke dalam kerangka konstitusional yang ink

lusif bagi seluruh warga negara.